Jakarta 1

2 minggu yang lalu, di kelas sistem informasi manajemen, dosen saya menyinggung tentang pemilukada Jakarta yang sebentar lagi akan dilaksanakan. dimulai dari Pak Jokowi yang akan menyalonkan diri menjadi calon Gubernur, hingga akhirnya membahas tentang Ali Sadikin. pertama kali mendengar nama Ali Sadikin, jujur saya sama sekali tidak mengetahui siapa beliau. mungkin karena saya bukan warga Jakarta dan saya dulu tidak terlalu menaruh minat dalam berita-berita politik (sekarang, sedang berusaha untuk tertarik) makanya saya tidak tahu siapa beliau. setelah mendengar lebih lanjut lagi ceritanya Pak dosen, akhirnya saya tahu bahwa Ali Sadikin adalah mantan Gubernur DKI Jakarta (setelah saya cari ternyata beliau adalah gubernur DKI Jakarta yang ke-9 pada tahun 1966-1977). ternyata Ali Sadikin  memiliki ide-ide kontroversial yang tujuannya untuk memajukan dan menertibkan kawasan Jakarta. bahkan pada tahun itu, dimana kendaraan dan penduduk Jakarta tidak sebanyak sekarang, Ali Sadikin bisa membayangkan akan seperti apa Jakarta berpuluh-puluh tahun kemudian. dari intonasi dan penyampaian beliau, sepertinya beliau berpendapat bahwa Ali Sadikin merupakan Gubernur yang berkompeten, bahkan sampai saat ini sepertinya tidak ada yang bisa seperti Ali Sadikin, dari cerita yang saya pahami. gagasan seperti pelegalan judi yang dilokalisasikan ke kepulauan seribu, transportasi monorail (bahkan pada tahun itu beliau telah memikirkannya) dan ada beberapa gagasan yang tidak bisa saya ingat. melihat Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia sekarang ini, sepertinya suasananya tidak kondusif untuk melakukan aktivitas pemerintahan. terlalu banyak, saya katakan terlalu banyak keadaan yang tidak berubah, bahkan menjadi lebih buruk, di ibukota kita ini. dari cerita Pak dosen (lagi), saya berharap Gubernur terpilih yang mampu merealisasikan ide-ide Ali Sadikin untuk perubahan dan pembangunan yang lebih baik. karena seperti apa yang tangkap dari beberapa mata kuliah yang saya ambil di Universitas ini, pemerintah terpilih biasanya tidak melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. pemerintah sebelumnya mengutamakan kesehatan sebagai aspek yang harus diprioritaskan, dan ketika masa jabatannya telah selesai dan proyek kesehatannya belum sepenuhnya dijalankan, pemerintah berikutnya ternyata membawa misi-misi baru di bidang pendidikan, sehingga misi pemerintah sebelumnya terabaikan, dan tidak kunjung selesai. secara teori ada rancangan pembangunan jangka panjang yang harus terus dilakukan walaupun pemerintah periode satu dan lainnya tidak sama. demikianlah harapan kami, para akademisi dan mahasiswa di bidang administrasi negara. bisakah berfokus kepada pembangunan negara atau daerah ketimbang pembangunan dan kesejahteraan partai? kalau dianalogikan dengan equalizer saat mendengarkan musik, kita tidak mungkin menyamaratakan semua filter karena suara yang dihasilkan tidak akan bagus. kalau kita ingin mendengar lagu jazz, maka filternya harus disesuaikan dengan tune jazz sehingga suara yang dihasilkan akan lebih bagus. ada filter yang tinggi, ada filter yang rendah, ada filter yang terletak di tengah-tengah. tujuan pemerintah pun menurut saya juga begitu, ada yang diletakkan di atas dan diperjuangkan secara maksimal dan ada yang di bawah sebagai harmonisasi dari filter yang di atas. jika pemerintah ingin memajukan pendidikan, maka berfokuslah kepada pendidikan hingga tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan dan bisa mengerjakan dan memperbaiki bidang yang lain. jika pemerintah ingin memperbaiki sarana transportasi publik, maka upayakanlah secara maksimal sehingga urusan bbm pun tidak perlu di demo masyarakat. jika pemerintah ingin melanjutkan apa yang digagaskan oleh Ali Sadikin, maka usahakanlah agar setidaknya Jakarta menjadi motivasi dan contoh bagi kota-kota besar lain dalam mengatasi permasalahannya. semoga gubernur terpilih nanti, mendapat dukungan dari masyarakatnya, patuh dan sekali lagi, mengurangi korupsi. amin.


(tulisan ini dibuat oleh mahasiswa administrasi negara yang sotoy dan masih berusaha untuk memahami permasalahan pemerintahan di Indonesia.)